Terwujudnya praktik birokrasi yang bersih (clean government) merupakan salah satu tujuan yang menjadi target implementasi Program Reformasi Birokrasi di BPPT. Upaya secara sistematik perlu dilakukan oleh BPPT guna mendukung pencapaian target tersebut, dimana salah satunya adalah penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang embedded dalam praktik birokrasi di BPPT. 

 

Pengendalian terhadap keseluruhan kegiatan berdasarkan pendekatan sistem memerlukan peran aktif dari seluruh bagian organisasi. Hal ini dapat diwujudkan bilamana seluruh bagian organisasi memahami SPIP dan mempraktikkan dalam praktik birokrasi. “Pendekatan sistem dalam penerapan SPIP menjadikan SPIP merupakan bagian integral dari pelaksanaan kegiatan-kegiatan BPPT dalam rangka menghasilkan output organisasi sesuai Renstra” disampaikan oleh Massa Siahaan, A.K., M.M., CA., QIA, Kepala Bidang P3KT Pusdiklatwas BPKP dalam sambutan yang diberikan pada acara pembukaan Diklat SPIP di Lingkungan BPPT yang diselenggarakan oleh Pusbindiklat BPPT. 

Selanjutnya disampaikan juga bahwa dalam diklat ini disampaikan kompetensi untuk memahami dan mempraktikkan keseluruhan proses dalam sistem SPIP mencakup lingkup pengendalian, perencanaan pengendalian, pelaksanaan pengendalian, dan evaluasi pengendalian sehingga dapat diwujudkan perbaikan berkesinambungan dalam pelaksanaan praktik birokrasi menuju clean government.

“Sebenarnya penerapan SPIP sendiri telah dilaksanakan dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan di masing-masing satker di BPPT” tambah Drs. Wawas Swathatafrijiah, M.Sc, Inspektur BPPT. Penerapan SPIP yang dilakukan di BPPT hingga saat ini telah mencapai indeks kedewasaan (maturaty index) 2 dari target 3,5 yang akan dicapai secara nasional pada Tahun 2019 mendatang. Ditargetkan penerapan SPIP di BPPT sebelum tahun 2019 telah mencapai target indeks kedewasaan 3,5. Selanjutnya disampaikan bahwa pemilihan peserta dari perwakilan satker BPPT yang berjumlah 19 dilakukan dengan pertimbangan satker merupakan representasi praktik birokrasi di BPPT disamping keterbatasan alokasi peserta yakni hanya untuk 20 orang. 

Disampaikan juga bahwa penerapan SPIP di BPPT sangat strategis mengingat hal tersebut menjadi salah satu kriteria dalam penilaian WTP dalam audit yang dilakukan oleh BPK RI. Peserta diklat diharapkan menjadi motor penggerak di masing-masing unit kerja sehingga penerapan SPIP secara signifikan mampu memberikan kontribusi bagi terwujudnya efektifitas dan akuntabilitas praktik birokrasi yang dilakukan.

Sementara Kepala Pusbindiklat BPPT, Prof. Dr. Ir. Suhendar Indrakoesmaya S., MSi., menyampaikan pentingnya Diklat SPIP sebagai salah satu pemenuhan hak ASN BPPT untuk pengembangan kompetensi. Peningkatan anggaran diperlukan untuk memenuhi amanat UU ASN terkait dengan hak ASN BPPT untuk mengembangkan kompetensi yang dibutuhkan sesuai dengan tugas jabatan masing-masing. Secara agregat keseluruhan diklat yang diselenggarakan oleh Pusbindiklat akan diperhitungkan dalam pemenuhan kewajiban BPPT terhadap amanat UU ASN tersebut.

Penyelenggaraan Diklat SPIP di Lingkungan BPPT yang berlangsung mulai dari tanggal 9  s.d 13 Mei 2016 ini setara dengan 50 JP. Adapun peserta diklat berjumlah 20 perwakilan dari unit kerja pada BPPT dan pengajar dari perwakilan Pendidikan dan Pelatihan Pengawas BPKB.

Diklat ini terselenggara atas kerjasama Pusbindiklat BPPT dan  Pusdiklatwas BPKP dengan tim pengajar dari Pusdiklatwas BPKP. 

Statistik Pengunjung

4.png2.png9.png4.png2.png8.png
Today445
Yesterday437
This week882
This month9707

Hubungi Kami

Pusbindiklat BPPT Jl. MH. Thamrin No 8 Gd. 2 Lt. 6 Jakarta 10340

Telp: (021) 316 9182

Fax: (021) 310 1416